Warga miskin kota seolah tidak mempunyai hak untuk memperjuangkan ruang tempat tinggalnya akibat keterbatasan dana yang mereka miliki. Bentrokan sering terjadi akibat penggusuran bahkan tidak sedikit warga menjadi korban. Ruang disini menjadi alat mencapai kejayaan bagi kepentingan pribadi yang harus diperlihatkan. Politik ruang menjadi dominan dan seringkali mengabaikan peraturan-peraturan penggunaan ruang yang telah disusun.
Memang, hampir semua aktivitas penggunaan ruang akan berhadapan dengan kontrol pemerintah. Hal ini tidak ditulis diatas batu, dan dapat dinegosiasi dari segala aspek.
Kebijakan teknis ruang tersebut seringkali melupakan satu hal bahwa kebanyakan ruang yang dipakai oleh warga kota adalah ruang bersama atau publik. Oleh karena itu penting untuk dipahami bagaimana membagi penggunaan sumber daya ruang secara berkeadilan bagi semua warga termasuk warga miskin. Dua hal yang saling berkaitan tersebut seolah menjadi pertimbangan yang akhirnya akan selalu memenangkan status dan kekuasaan dalam penggunaan ruang.
Politik ruang merupakan bentuk implikasi terhadap karakteristik ruang antara lain:
Ruang merupakan simbolisasi dari status manusia yang ada didalamnya
Ruang bisa menjadi status secara praktis ataupun simbolis ( daerah atas lebih baik dari bawah, atau besar lebih baik dari yang kecil
Asumsi mengenai status sering atas dasar ukuran, lokasi, style dan ruang fungsional
Setiap aspek dari pemakaian ruang mempunyai implikasi status
Ruang sebagai sistem tanda yang akan memberi tahu mengenai hierarki ‘status’.
Tidak samanya distribusi kekuasaan atau kekayaan atau previllege (orang-orang kaya atau berpengaruh mempunyai tempat dengan konotasi status tinggi).
Banyak problema didalam ruang kehidupan misalnya kekurangan ruang, mal function space, ruang yang tidak efisien dan ruang yang rusak.